Sejarah Terbentuknya Bawaslu Provinsi Lampung

Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tribunlampungwiki.com / Resky Mertarega Saputri
Sejarah Bawaslu Provinsi Lampung. 

Tribunlampungwiki.com, Bandar Lampung - Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu Provinsi Lampung beralamat di Jalan Pulau Morotai Nomor 89, Jagabaya III, Sukabumi, Kota Bandar Lampung.

Berikut sejarah singkat terbentuknya Bawaslu Provinsi Lampung.

Pada tahun 2011, DPR RI telah mengesahkan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana salah satunya menguatkan keberadaan Panwaslu Provinsi yang sebelumnya bersifat adhoc menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang bersifat permanen.

Baca juga: Profil Bawaslu Kota Bandar Lampung

Baca juga: Profil KPU Provinsi Lampung

Pada Agustus 2012 Bawaslu RI membentuk timsel untuk melakukan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung.

Untuk itu, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011.

Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. 

Berbunyi yaitu “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah pemilihan untuk Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara demokrasi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Namun berbicara tentang kapan berdirinya Bawaslu Provinsi Lampung, tidak lengkap jika tidak membahas tiga anggota Bawaslu Provinsi Lampung generasi awal periode 2012-2017 yaitu Fatikhatul Khoiriyah, Nazarudin, dan Ali Sidiq.

Pada waktu itu mereka dibantu koordinator sekretariat Dwi Mulyono dan BPP bendahara pengeluaran pembantu Tajuddin yang waktu itu sekretariat di Jalan Basuki Rahmat, depan Rumah Sakit Umum Kota Bandar Lampung.

Ketiga pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung tersebut dilantik oleh Bawaslu Republik Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, pada 21 September 2012 bersama 72 anggota Bawaslu untuk 24 provinsi se-Indonesia.

Terpilihnya tiga orang yang berlatar belakang aktivis di Bandar Lampung tersebut, setelah tim seleksi (timsel) Bawaslu Lampung yang terdiri dari Wahyu Sasongko, Syafarudin, Masyur Hidayat, Hertanto, dan Hayesti Maulida mengumumkan enam orang terpilih untuk kemudian ditetapkan tiga orang pimpinan oleh Bawaslu  RI.

Menyadari pentingnya sikap kolektif kolegial, tak butuh waktu lama, ketiganya memutuskan, pergantian ketua atau rolling posisi setiap 20 bulan sekali, langsung disepakati.

Nazarudin terpilih sebagai Ketua Bawaslu Lampung periode awal terbentuk.

Di Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu dijabat oleh Fatikhatul Khoiriyah serta Ali Sidik pada Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO).

Rolling untuk jabatan ketua dilakukan tepat setelah masa 20 bulan Nazarudin jadi Ketua Bawaslu Lampung, diganti Fatikhatul Khoiriyah.

Namun bertepatan 20 bulan kepemimpinan Fatikhatul Khoiriyah, Bawaslu RI mengeluarkan surat perintah, dilarang rolling atau pergantian ketua.

Senin, 24 September 2012 sore, mereka bertiga pulang ke Bandar Lampung, mempersiapkan segala keperluan untuk segera bekerja, langsung dihadapkan dengan tiga kabupaten yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara bersamaan.

Di Provinsi Lampung sudah mulai menghelat Pilkada serentak sejak 2010, 2012 dan bahkan yang pertama di Indonesia, menggelar Pilgub berbarengan dengan Pileg pada 9 April 2014 sebagai cikal bakal lahirnya aturan Pilkada serentak di Indonesia pada 2015.

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR
1831 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved