Cikal Bakal Terbentuknya Bawaslu Bandar Lampung

Bawaslu Kota Bandar Lampung beralamat di Jl. Way Besai No.1, Pahoman, Kec. Teluk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung

Tribunlampungwiki.com / Resky Mertarega Saputri
Sejarah terbentuknya Bawaslu Bandar Lampung. 

Tribunlampungwiki.com, Bandar Lampung - Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu.

Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut sejarah singkat terbentuknya Bawaslu Bandar Lampung.

Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 orang. 

Bawaslu Kota Bandar Lampung beralamat di Jalan Way Besai No 1, Pahoman, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung.

Baca juga: Profil Arman AZ, Sastrawan dan Penggiat Budaya Lampung

Chandrawansah resmi dilantik sebagai Ketua Bawaslu Bandar Lampung pada 16 Agustus 2018.

"Bawaslu Kota Bandar Lampung resmi dilantik tepat pada tanggal 16 Agustus 2018 dan akan berakhir nanti pada tahun 2023. Dimana nantinya ada sistem terbuka pembentukan ulang yang dipersiapakan lima hingga enam bulan sebelum tanggal pelantikan tersebut," ungkap Chandrawansah, Selasa (9/8/2022).

Adapun nantinya Bawaslu RI akan membuka secara resmi pergantian pembentukan tersebut (rekrut terbuka).

Pembentukan Bawaslu tersebut dilakukan lima tahun sekali.

"Biasanya dibulan dua Februari atau Maret sudah dibentuk panitia seleksi," tambahnya.

Sejarah Bawaslu Lampung

Pada tahun 2011, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana salah satunya menguatkan keberadaan Panwaslu Provinsi yang sebelumnya bersifat adhoc menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang bersifat permanen.

Pada Agustus 2012 Bawaslu RI membentuk timsel untuk melakukan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung.

Untuk itu, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011.

Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. 

Berbunyi yaitu “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara demokrasi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Namun berbicara tentang kapan berdirinya Bawaslu Provinsi Lampung, tidak lengkap jika tidak membahas tiga anggota Bawaslu Provinsi Lampung generasi awal periode 2012-2017 yaitu Fatikhatul Khoiriyah, Nazarudin, dan Ali Sidiq.

Pada waktu itu masih dibantu dengan koordinator sekretariat Dwi Mulyono dan BPP bendahara pengeluaran pembantu Tajuddin yang waktu itu sekretariat di Jalan Basuki Rahmat, depan Rumah Sakit Umum Kota Bandar Lampung.

Ketiga pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung tersebut dilantik oleh Bawaslu Republik Indonesia pada September 2012 di Hotel Sahid, Jakarta pada Jumat 21 September 2012 bersama dengan 72 anggota Bawaslu untuk 24 provinsi se-Indonesia.

Terpilihnya tiga orang yang berlatar-belakang aktivis di Bandar Lampung tersebut, setelah tim seleksi (timsel) Bawaslu Lampung yang terdiri dari Wahyu Sasongko, Syafarudin, Masyur Hidayat, Hertanto, dan Hayesti Maulida mengumumkan enam orang terpilih untuk kemudian ditetapkan tiga orang pimpinan oleh Bawaslu  RI.

Menyadari pentingnya sikap kolektif kolegial, tak butuh waktu lama, ketiganya memutuskan, pergantian ketua atau rolling posisi setiap 20 bulan sekali, langsung disepakati.

Nazarudin terpilih sebagai Ketua Bawaslu Lampung periode awal terbentuk.

Di Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu dijabat oleh Fatikhatul Khoiriyah serta Ali Sidik pada Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO).

Rolling untuk jabatan ketua dilakukan tepat setelah masa 20 bulan Nazarudin jadi Ketua Bawaslu Lampung, diganti Fatikhatul Khoiriyah.

Namun bertepatan 20 bulan kepemimpinan Fatikhatul Khoiriyah, Bawaslu RI mengeluarkan surat perintah, dilarang rolling atau pergantian ketua.      

Senin, 24 September 2012 sore, mereka bertiga pulang ke Bandar Lampung, mempersiapkan segala keperluan untuk segera bekerja, langsung dihadapkan dengan tiga Kabupaten yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara bersamaan.

Di Provinsi Lampung, sudah mulai menghelat Pilkada serentak sejak 2010, 2012 dan bahkan yang pertama di Indonesia, menggelar Pilgub berbarengan dengan Pileg pada 9 April 2014 sebagai cikal bakal lahirnya aturan Pilkada serentak di Indonesia pada 2015.

Diketahui, pada 2010 lima Pilkada bersamaan yakni, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesawaran.

Pada 2012 digelar Pilkada Tulang Bawang, Tanggamus dan Lampung Barat.

KPU di Tiga Kabupaten tersebut sudah menggelar tahapan Pilkada sebelum Bawaslu Lampung dibentuk.

Termasuk keberadaan Panwaslu dan Panwascamnya, sudah ada meski Timsel Bawaslu Lampung baru memulai penjaringan calon.

Hari pemilihan di Pilkada tiga daerah itu, sudah ditetapkan pada kamis, 27 September 2012.

Pemilihan umum Gubernur Lampung 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 berbarengan dengan penyelenggaran Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014 setelah sebelumnya direncanakan pada 27 Februari 2014 untuk memilih Gubernur Lampung periode 2014-2019.

Menjadi catatan sejarah di Provinsi Lampung pertama kalinya dilakukan pilpres serta pileg serentak.

Dan percobaan ini menjadi keberhasilan yang mana kemudian menjadi acuan nasional untuk melakukan pemilu serentak 2019.

( Tribunlampungwiki.com / Resky Mertarega Saputri )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR
1648 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved