Biodata Ambarita, Polisi yang Dimutasi karena Memaksa Periksa HP Warga

Biodata Ambarita, polisi yang dimutasi karena periksa HP warga. Dia kini dimutasikan sebagai bintara Bid Humas Polda Metro Jaya.

Editor: taryono2019
ist
Biodata Ambarita, polisi yang dimutasi karena periksa HP warga. Dia kini dimutasikan sebagai bintara Bid Humas Polda Metro Jaya. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Biodata Ambarita, polisi yang dimutasi karena periksa HP warga.

Aipda Monang Parlindungan Ambarita adalah Banit 51 Unit Dalmas Satsabhara Polres Jakarta Timur.

Namun kini dimutasi sebagai bintara Bid Humas Polda Metro Jaya.

Hal ini buntut dari video viral dirinya periksa HP pengendara.

Kabar mutasi yang menimpa Aipda Ambarita ini mencuat setelah beredar surat telegram bernomor ST/458/X/KEP/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 kemarin.

Adapun surat itu ditandatangani Karo SDM Kapolda Metro Jaya Kombes Putra Narendra.

Dalam telegram itu, Aipda Monang Parlindungan Ambarita sebelumnya menjabat Banit 51 Unit Dalmas Satsabhara Polres Jakarta Timur.

Baca juga: Biodata Celine Evangelista yang Sedang Proses Cerai dengan Stefan William

Dia kini dimutasikan sebagai bintara Bid Humas Polda Metro Jaya.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan membenarkan adanya telegram tersebut.

"Iya benar," kata Ramadhan saat dikonfirmasi, Selasa (19/10/2021).

Namun, tidak diketahui alasan terkait mutasi jabatan terhadap Aipda Ambarita tersebut.

Termasuk apakah ada keterkaitan mutasi ini dengan kasus viral periksa paksa ponsel warga.

Seperti diketahui, video pemeriksaan itu viral setelah diunggah ulang oleh aku Twitter @xnact.

Dalam video itu, Aipda Ambarita bersama anggota lainnya tengah memeriksa ponsel salah seorang warga yang terkena razia patroli malam.

Namun, warga tersebut menolak karena merupakan ranah privasinya.

Aipda Ambarita mengaku pemeriksaan ponsel warga merupakan wewenang Polri yang telah diatur dalam undang-undang.

Hal ini pun menuai pro kontra lantaran pemeriksaan paksa ponsel dinilai tindakan sewenang-wenang.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menilai tindakan tersebut tidak dibenarkan dan telah melanggar privasi dengan memaksa periksa ponsel masyarakat.

"Tidak dibenarkan untuk memeriksa HP tanpa ada surat perintah. Itu jelas arogan dan melanggar privasi," kata Poengky saat dikonfirmasi, Selasa (19/10/2021).

Poengky menyatakan pemeriksaan ponsel warga tanpa adanya surat perintah juga dinilai melanggar undang-undang. Apalagi, pemeriksaan ponsel warga yang tidak terkait dengan tindakan kejahatan.

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved